BANDUNG, (PRLM).- Selama tidak ada perbaikan mendasar untuk mengurangi berbagai hambatan dalam menjalankan bisnis di Indonesia, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan semakin kehilangan daya saing dan berat untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Tahun 2015 mendatang. Hingga saat ini, sejumlah hambatan seperti tidak efisiennya birokrasi, korupsi, dan jaringan infrastruktur yang tidak memadai menduduki peringkat teratas pada persoalan utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia pada Tahun 2012.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Focus Group UMKM Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ina Primiana pada Focus Group Discussion ISEI bertajuk Kesiapan UMKM Indonesia Menghadapi Asean Economic Community 2015 di Jakarta. "Berdasarkan data Global Competitiveness Report (GCR) 2012 – 2013 yang dilansir World Economic Forum, dari 16 persoalan, 3 persoalan tersebut menduduki peringkat tiga terats," katanya.
Dengan demikian menurutnya, pemerintah mesti segera melakukan identifikasi terhadap seluruh kelemahan dan hambatan dari UMKM dengan memeperhatikan pilar – pilar yang memiliki peringkat rendah menurut berbagai laporan lembaga asing.
"Sementara itu, di saat yang sama, pemerintah juga mesti melakukan pemetaan untuk menginventarisir UMKM yang memiliki potensi berikut pasar yang dimiliki untuk menetapkan posisi dan keunggulan dibandingkan negara ASEAN lainnya," kata Ina menjelaskan.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting mengingat MEA sudah di depan mata sementara rangking daya saing Indonesia terhadap sejumlah negara ASEAN lainnya masih memprihatinkan. "Indonesia jauh tertinggal oleh Singapura yang menduduki
peringkat ke – 2 pada Tahun 2012 – 2013. Bahkan Indonesia tidak mampu mengungguli Malaysia dan Thailand. Malaysia menduduki peringkat 25 dan Thailand 38, sementara Indonesia hanya bisa bertengger di posisi 50," ujar Ina.
Dikatakannya, negara ini bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya pada Tahun 2011 – 2012 yang sempat berada di posisi 46. Adapun sejumlah indikator dalam mengukur daya saing tersebut adalah institusi pemerintahan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pelatihan, efisiensi pasar yang baik, efisiensi tenaga kerja, pengembangan keuangan pasar, kesiapan teknologi, jaringan pemasaran, kerumitan dalam berbisnis, dan inovasi.
Pemerintah mesti memperhatikan potensi daerah dan arah pembangunan ekonomi agar bisa memperkuat sektor penting dalam menghadapi MEA. Selain itu, menurutnya, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pendampingan bagi calon pelaku UMKM juga mesti dilakukan dengan tepat guna dan tidak salah sasaran. "Dua hal penting lainnya adalah adanya sinergi yang baik mengenai aturan antara pusat dan daerah, termasuk antardaerah. Selanjutnya, penerapan supply chain management untuk menghilangkan berbagai hambatan," katanya.(A-207/A-147)***
anefcakep 17 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/227277
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar