BANDUNG, (PRLM).- Harus ada langkah serius untuk meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia dengan cara menggenjot investasi. Pasalnya, selama ini Indonesia selalu mengandalkan sisi konsumsi.
"Konsumsi itu ada batasnya, dan ia sebenarnya tidak sustainable. Lama kelamaan bisa jenuh. Dalam hal ini perlu ada langkah serius terkait kebijakan industrial kita. Arahnya mau seperti apa, dan bagaimana membangun industri yang kompetitif," ujar Rektor Ikopin, Burhanuddin Abdullah, Selasa (19/3).
Dia juga menyoroti kecenderungan sejumlah bank daerah yang lebih banyak menyalurkan kredit konsumsi, alih-alih kredit investasi atau modal kerja. Dia beranggapan, hal tersebut membuat bank daerah menjauh dari misi awalnya.
"Saya menyoroti kinerja Bank Jabar-Banten (Bank BJB). Perlu dicermati posisi awal mula BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan perkembangannya saat ini yang menyalurkan kredit konsumsi cukup besar, apakah sudah benar-benar memainkan peranannya dalam membangun daerah," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi juga turut dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar. Namun demikian, dia menilai, terus-menerus mengandalkan sisi konsumsi penduduk Indonesia tersebut akan menjadi tidak baik, karena kecenderungannya yang bisa mencapai titik jenuh.
Menurutnya, untuk meningkatkan produksi, berarti investasi perlu terus menerus digenjot. Selain itu, pembangunan karakter sumber daya manusia agar mampu memiliki kemandirian usaha juga perlu terus ditingkatkan.
"Semakin produktif, akan semakin baik perekonomian kita ketimbang mengandalkan konsumsi terus-menerus. Dari tataran luasnya, kita juga perlu terus mendorong terjadinya hilirisasi sumber daya alam. Jangan terus-menerus mengekspor bahan mentah seperti sekarang," katanya.
Mengomentari peranan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan pemerintah sebagai salah satu upaya hilirisasi industri, dia menilai, pola MP3EI tidak tepat untuk mendorong terjadinya hilirisasi seperti demikian.
Pasalnya, penggerak utama dalam MP3EI adalah kalangan swasta. Sementara, menurutnya, dalam hal pengembangan infrastruktur hilirisasi maupun industri, peranan pemerintah seharusnya lebih besar.
"Infrastruktur itu pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah agar infrastruktur tersebut tidak sulit untuk diakses," tuturnya.
Menanggapi alasan yang dikemukakan pemerintah selama ini yang menyebutkan, bahwa APBN tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan ekonomi sehingga perlu menggandeng pihak swasta, dia menilai, hal itu lebih kepada tidak tepatnya perhitungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.
Menurutnya, besarnya anggaran subsidi untuk energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), merupakan salah satu hal yang menunjukkan tidak tepatnya perhitungan APBN oleh pemerintah. Dengan besaran alokasi untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun, dia menilai, pembiayaan untuk pembangunan yang benar-benar produktif menjadi terhambat. "APBN itu harus jelas prioritasnya," ujarnya. (A-204/A-89)***
dikdo 19 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/227574
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar