Politik Dinasti Masih Tarik Ulur

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

JAKARTA, (PRLM).- Diskursus soal politik dinasti yang berkembang di daerah menjadi pembicaraan menarik. Perlu tidaknya memotong dinasti yang sedang berkuasa di daerah, masih menjadi pro-kontra antara yang mendukung dan tidak mendukung.

Tarik-ulur masih terjadi di level wacana. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/3).

Saat ini Pansus DPR sedang membahas paket RUU Politik, di antaranya soal Pilkada.

"Masih tarik ulur saja antara yang setuju dan tidak. Mungkin yang perlu dipertimbangkan ketika kemudian dinastinya itu, berada pada kandidat yang tidak kompeten. Ya pada saat itu publik pasti akan melihat bahwa dinasti keliru. Tapi, ketika dinasti berada pada orang yang berkompeten dan tidak boleh memimpin, maka publik akan nyesel itu. Maka, dua dilema ini belum bisa disatukan dalam satu rumusan," ungkap Ganjar.

Menurut Anggota F-PDI Perjuangan ini, perlu ada pendidikan politik bagi masyarakat agar mampu menilai kandidat pemimpinnya dengan baik. Ketika politik dinasti mulai terlihat, masyarakat harus segera meresponnya, apakah kandidat kepala daerahnya berkompeten atau tidak. Bila tidak berkompeten, masyarakat pula yang harus membuat gerakan untuk tidak memilih.

Di tingkat internasional ada contoh Bill Clinton ke Hillary Clinton atau keluarga Kennedy yang berpolitik di Amerika. Melihat realitas tersebut, Ganjar khawatir ada pelanggaran konstitusi di balik pelarangan politik dinasti sepanjang kandidat yang diajukan berkompeten.

"Maka, sebenarnya masalah dinasti atau tidak dinasti, partai mesti melakukan pendidikan politik dulu. Sehingga siapa pun yang akan dicalonkan untuk didudukkan, apakah dinasti atau tidak, mereka harus punya kapasitas yang cukup," jelas Ganjar. Berbeda halnya bila kandidat yang diajukan lewat mekanisme perorangan. Walau pun tetap ada hubungan dinasti, maka itu tanggung jawab individual, bukan publik lagi. (A-109/A_88)***

dikdo 19 Mar, 2013

-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/227572
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com