SOLO, (PRLM).- Di Indonesia saat ini, terdapat sekitar 800 segmen dari 1.000-an segmen wilayah perbatasan daerah kabupaten dan kota yang masih berstatus indikatif atau belum definitif. Ketidakpastian status tersebut, berpotensi menimbulkan konflik antardaerah apabila Kemendagri tidak segera meningkatkan status definitif.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Dr. Asep Karsidi, MSc. mengungkapkan masalah tersebut kepada wartawan di UNS Solo, Kamis (14/3/13). Dia berada di Solo bersama Dirjen Dikmen Kemendikbud, Hamid Muhammad, MSc, PhD, dalam rangka sosialisasi "Gerakan Nasional Melek Peta" di lingkungan lembaga pendidikan.
"Konflik perbatasan dapat dicegah apabila masyarakat tahu peta dasar muka bumi Indonesia dan memahami informasi geospasial secara baik. Segmen-segmen perbatasan yang masih berstatus indikatif, menjadi tugas Kemendagri menetapkan status definitif," katanya.
Informasi geospasial dalam pembangunan Indonesia, menurut Asep, tidak bisa diabaikan. Hal itu disebabkan dalam informasi geospasial tidak hanya memuat peta dasar muka bumi Indonesia, tetapi juga terdapat data-data penduduk, pendidikan, sekolah dan lain-lain.
Dirjen Dikmen Hamid Muhammad menambahkan, data-data pembinaan sekolah melalui teknologi geospasial sangat diperlukan Kemendikbud. Penyaluran anggaran pendidikan ke sekolah-sekolah yang kebutuhannya sangat mendesak akan lebih mudah.
"Pada peta dasar geospasial terdapat tanda-tanda sekolah yang kondisinya sangat buruk bewarna merah, yang buruk kuning dan yang baik hijau. Dalam menyalurkan bantuan kebutuhan sekolah, Kemendikbud tinggal melihat mana yang warna merah dan kuning. Dengan begitu bantuan dapat segera disalurkan dan tepat sasaran," jelasnya. (A-103/A-88)***
dikdo 14 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/226902
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar