JAKARTA, (PRLM).-Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah melakukan demokrasi ala Cikeas terkait persiapan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.
Hal itu karena, pemilihan ketua umum partai melalui KLB salah satunya bertujuan untuk menjaga keluarga Cikeas.
"Isu mengenai Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) yang katanya menerima suap lalu banyaknya serangan yang dilakukan Anas membuat SBY mencari Ketua Umum pengganti yang mampu menjaga keluarga Cikeas. Selain itu, tentunya untuk membangun kembali Partai Demokrat yang hancur," ucap Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens, seusai acara diskusi di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Selasa (12/3).
Boni menuturkan, KLB yang nantinya diselenggarakan PD tak seratus persen berjalan demokratis. Sebab, SBY sudah memasukan beberapa nama calon Ketum yang diinginkannya pada KLB nantinya.
"Saat ini SBY tengah melakukan sosialisasi figur yang nantinya dipilih secara aklamasi dan ditetapkan SBY. Bisa dibilang ini mufakat yang dimusyawarahkan. Tapi saya pikir cara ini sah-sah saja," ucap Boni.
Menurut Boni, saat ini sudah ada dua nama yang diperkirakan akan bersaing dengan ketat untuk menjabat sebagai Ketum PD.
Pertama adalah Marzuki Alie yang bakal didukung oleh kader seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Nama kedua adalah Hadi Utomo yang akan didukung elit-elit Partai Demokrat dan keluarga Cikeas. "Ada nama lain seperti Pramono Edie dan sebagainya. Namun, mereka hanya meramaikan pentas KLB saja," ucapnya.
Ketika ditanya apakah Marzuki Ali akan mundur dari Ketua DPR RI apabila terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Boni yakin Marzuki akan mundur. Itu karena, Marzuki orang yang paling keras menolak pejabat parpol merangkap jabatan.
"Saya yakin dia akan mundur kalau terpilih. Kalau tidak mundur nanti kita yang mendesak dia untuk mundur dari DPR. Karena dengan mundurnya dia dari DPR dan fokus pada PD akan menjadi hal yang positif buat partai," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik mengatakan, dalam waktu dekat ini KPU akan memberikan jawaban tertulis resmi kepada Demokrat.
Surat ini untuk membalas konsultasi tertulis yang dikirimkan Partai Demokrat pekan lalu. Proses pengiriman surat tinggal diproses Sekretariat Jenderal KPU.
"Intinya, kami sampaikan bahwa DCS harus ditandatangani ketua umum. Kami tidak ingin memberikan dispensasi kepada Demokrat," katanya, Senin (11/3) di Jakarta.
Husni kemudian tak mau mengomentari lebih jauh soal mekanisme yang akan diambil oleh Demokrat dalam menetapkan ketua umum baru pengganti Anas Urbaningrum.
Menurut dia, penunjukan ketua umum merupakan hak masing-masing partai. "KPU tak ikut campur urusan partai," katanya. (A-194/A-89)***
dikdo 12 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/226614
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar