JAKARTA, (PRLM).- Mantan Menteri Koordinator Prekonomian (Menko) Rizal Ramli di era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki kesan tersendiri terkait dengan pemisahan Polri dari TNI (ABRI) di tahun 1999-an tersebut.
Begitu mulia niat Gus Dur untuk menjadikan Polri dan TNI di mata rakyat. Karena itu, Polri diminta untuk mengawal keamanan di masyarakat, sedangkan TNI mengawal pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri.
"Saya sangat prihatin, bila teringat kembali ketika konflik TNI/Polri terus terulang di negeri ini. Terakhir kasus penyerangan dan pembakaran Markas Mapolsek Ogan Komiring Ulu (OKU) di Sumatera Selatan. Ini sangat memprihatinkan, yang seharusnya tidak terjadi. Padahal, dipisahkannya Polri dari TNI, Gus Dur berharap agar Polri benar-benar bersikap manusiawi sebagaimana polisi yang ada di Inggris. Yaitu, polisi yang tidak dilengkapi dengan senjata api, melainkan cukup dengan pentungan atau alat pemukul saja," tutur Rizal Ramli pada wartawan di Jakarta, Selasa (12/3/13).
Dengan hanya senjata pentungan, polisi (bobby) di Inggris tersebut sangat dihormati dan dihargai oleh rakyatnya, karena keberadaannya benar-benar untuk melindungi rakyat dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun kenyataanya menurut Rizal, polisi Indonesia justru bertambah merasa hebat dan super setelah berpisah dengan TNI tersebut.
"Dari keberadaannya yang langsung berada di bawah Presiden RI, kewenangan yang besar, bersenjata, dan tentu saja penghasilan yang melebihi angkatan yang lain, maka hal itu menimbulkan kecemburuan sosial yang juga besar. Sehingga secara ekonomi jauh lebih makmur dibanding TNI. Itulah yang mesti dikoreksi total, agar polisi benar-benar melindungi, melayani, dan bersama rakyat," tambahnya.
Demikian pula TNI, yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan Negara, prajurit TNI harus dididik untuk tidak terlibat dalam backing-membackingi, termasuk dalam kenakalan remaja dan sebagainya, melainkan menjadi TNI yang profesional. Namun kata Rizal, kesejahteraan TNI memang harus ditingkatkan, agar tidak terjadi ketimpangan dengan Polri.
Karena itu dia mengusulkan ke depan Polri sebaiknya berada di bawah Kemendagri, agar tidak merasa super, dan berbagai kebijakannya bisa dievaluasi khususnya terkait fungsinya untuk pengamanan masyarakat.
"Pada prinsipnya, sebagai aparat sipil, bukan militer, Polri harus lebih manusiawi, melayani dan dekat dengan masyarakat," pungkasnya.(A-109/A-88)***
dikdo 12 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/226607
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar