BANDUNG, (PRLM).- Kalangan pelaku industri susu sapi mengeluhkan banyaknya sapi produktif (sapi perah) yang dijadikan pedaging karena langkanya sapi potong saat ini.
Mereka memandang perlu adanya pengembangan rearing (unit pengembangan bibit sapi perah) bagi para peternak sapi produktif melalui skema kredit perbankan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
General Manager Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia (GKSI) Jawa Barat, Yusup Munawar, mengatakan, terdapat penurunan populasi sapi produktif bila melihat data koperasi yang dikelolanya.
"Penurunannya sekitar 20-25%. Memang penurunan itu disebabkan beberapa faktor, seperti masalah pakan dan bibit. Tetapi, untuk kedua hal tersebut tidak terlalu berdampak pada produksi susu, karena sapinya masih ada. Berbeda bila sapi produktif berkurang karena dipotong untuk dijadikan pedaging. Itu sangat berpengaruh kepada produksi susu," ujarnya saat dihubungi "PRLM", Selasa (12/3).
Dia menyebutkan, pada tahun 2011, populasi sapi produktif di GKSI Jabar sekitar 127.000 ekor dengan produksi susu sebesar 540-600 ton/hari.
Sementara pada akhir tahun 2012, populasinya menjadi 100.000-105.000 ekor dengan produksi sekitar 450-500 ton susu/hari.
Dia menduga, salah satu penurunan populasi tersebut salah satu diantaranya dipengaruhi oleh kelangkaan sapi potong yang mengakibatkan banyaknya sapi perah dipotong untuk menjadi pedaging.
Mengomentari pengaruhnya terhadap suplai susu ke pabrik pengolahan susu yang dimiliki GKSI, yakni PT Industri Susu Alam Murni (ISAM), dia menyebutkan, penurunan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Selama ini PT ISAM menyerap 10% dari produksi susu yang ada di GKSI, atau sekitar 140 ton/hari dari keseluruhan produksi susu GKSI sebanyak 450-500 ton/hari.
"Berbeda lagi bagi industri yang sudah besar. Mereka bisa melalui jalur impor, bila sapi perah produktif berkurang. Tetapi, itu malah tidak menggerakan peningkatan populasi sapi perah lokal," ujar pria yang juga Managing Director PT ISAM ini.
Dengan demikian, dia mengatakan, perlu ada upaya meningkatkan populasi sapi produktif di tengah kondisi seperti itu. Hal tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan cara memberikan skema kredit untuk rearing.
Yusup berpendapat, hal tersebut bisa menjadi salah satu insentif bagi peternak untuk mengembangkan sapi produktif. "Sejauh ini, belum ada skema kredit khusus rearing. Selain itu, bunga bank bagi peternak juga masih tinggi pada saat ini," ujarnya.
Dia menilai, pemerintah bisa membantu pengembangan sapi perah lokal dengan membuat skema kredit khusus rearing. Dimana kredit tersebut diberikan kepada koperasi yang menaungi para peternak, dan nantinya koperasi yang menaungi tersebut akan mengelolanya untuk para peternak.
Selain itu, dalam konteks industri susu sapi yang berskala besar, peningkatan populasi sapi perah akan mengurangi kecenderungan impor.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu secara intensif meningkatkan peran penyuluh. Terutama untuk mengawasi kecenderungan pemotongan sapi perah di tengah langkanya sapi potong saat ini.
Sekretaris Eksekutif Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia (LSPPI), Robi Agustiar, menilai, pembiayaan yang lebih cocok untuk mengembangkan rearing adalah melalui dana program kemitraan bina lingkungan (PKBL) daripada melalui pembiayaan perbankan.
Menurutnya, selama ini pembiayaan melalui perbankan masih menemui kendala. Dia mencontohkan, selama ini Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) masih banyak kendala soal agunan yang umumnya masih berupa sertifikat atau benda tak bergerak lainnya. "Sapinya sendiri bahkan tidak bisa dijadikan agunan," tuturnya.
Selain itu, PKBL dinilainya lebih bisa mengikuti pola rearing yang lebih bersifat investasi dalam waktu jangka panjang. Dia menjelaskan, dalam rearing, break even point-nya baru terasa antara 5-7 tahun ke depan. (A-204/A-89)***
ibeng 12 Mar, 2013
-
Source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/226598
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar